Masalah backlog atau kondisi belum terpenuhinya jumlah unit perumahan yang dibutuhkan pada kawasan tertentu masih terjadi. Di Indonesia, angka backlog saat ini mencapai 12,7 juta.
Tak hanya itu, setiap tahunnya juga terdapat Pertambahan 600-800 ribu keluarga baru per tahun. Hal ini membuat kebutuhan rumah semakin meningkat setiap tahunnya.
Lantas, bagaimana cara pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah tersebut?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menuturkan beberapa upaya pemerintah dalam mengurangi angka backlog. Hal tersebut bisa dilakukan dari sisi suplai dan sisi demand atau permintaan.
"Beberapa upaya yang sedang dan akan dilakukan dari sisi suplai antara lain pelembagaan rumah hijau untuk menjawab pendanaan terbatas atas penyediaan rumah yang terjangkau dan berwawasan lingkungan, pelembagaan kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU rumah susun terutama yang dekat dengan pusat kegiatan atau Transit Oriented Development (TOD)," tuturnya dalam Webinar Property Outlook 2024 yang dilakukan secara daring, Selasa (27/2/2024).
Tak hanya itu, pemerintah juga memanfaatkan tanah milik BMN (barang milik negara) dan BMD (barang milik daerah) serta bekerja sama dengan bank tanah untuk kesediaan rumah tapak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta rumah vertikal yang dibangun di atas tanah BMN dengan sertifikat kepemilikan berupa sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
"Sedangkan dari sisi demand antara lain reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran dan efisien, perluasan peningkatan intensitas pembiayaan hijau perumahan bagi MBR melalui Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP), pengembangan skema pembiayaan dan kemudahan bantuan pembiayaan perumahan melalui dana abadi perumahan, skema sewa beli, KPR bertahap atau staircasing ownership, dan KPR bertenor panjang hingga 35 tahun, perluasan penyediaan hunian yang terjangkau melalui ekosistem rumah sewa dengan memanfaatkan pelaku pasar, dan tentunya perluasan KPR FLPP dan KPR Tapera (tabungan perumahan rakyat) yang dikelola oleh BP Tapera," lanjutnya.
Di sisi lain, Herry menyebutkan pada 2023 pemerintah sudah menyalurkan Rp 26,3 triliun dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 229.000 unit rumah. Rp 895 miliar untuk penyaluran 220.000 unit subsidi bantuan uang muka dan Rp 52 miliar untuk pembayaran 13.993 unit bantuan administrasi dan Rp 1,09 triliun dana peserta Tapera untuk penyaluran 7.020 unit pembiayaan Tapera.
Untuk tahun 2024, pemerintah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan FLPP sebanyak Rp 13,72 triliun untuk 166.000 unit rumah, Rp 0,68 triliun untuk 166.000 unit subsidi bantuan uang muka (SBUM) dan dana peserta Tapera untuk pembiayaan Tapera sebesar Rp 0,83 triliun untuk 7.251 unit rumah.
"Jumlah ini lebih rendah dari 2023, namun sesuai dengan rapat internal 27 Oktober 2023 pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dana FLPP di 2024 untuk menjadi 220.000 unit. Kami optimis dan tetap mendorong serta diiringi semangat kerja sama di antara para stakeholder program pembiayaan perumahan agar seluruh target program tahun 2024 dapat tercapai," pungkasnya.
(abr/dna)Begini Jurus Pemerintah Atasi Backlog Perumahan - detikProperti
Read More
No comments:
Post a Comment