Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat belum ada perkembangan dari perusahaan finansial berbasis teknologi (fintech) P2P lending yang kekurangan modal.
Hingga 3 Agustus 2023, sebanyak 26 P2P lending masih belum memenuhi ketentuan modal minimum Rp 2,5 miliar.
"OJK telah minta action plan pemenuhan ekuitas minimum kepada P2P lending tersebut," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK Bulan Juli 2023, Kamis (3/8/2023).
Ino mengatakan beberapa perusahaan P2P lending masih dalam proses perubahan permodalan. Dia meminta bagi penyelenggara P2P lending yang telah memberikan action plan tetapi belum mengajukan permohonan penambahan modal, diberikan tenggat hingga 4 Oktober 2023.
Selanjtunya, P2P yang telah berizin selama 3 tahun, OJK meminta segera mencari mitra strategis untuk memenuhi aturan permodalan. "Kalau tidak penuhi sampai tenggat waktu, akan dilakukan langkah pengawasan sesuai ketentuan," katanya.
Direktur Pengawas Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology Otoritas Jasa Keuangan (DP3FOJK) Tris Yulianta sebelumnya mengatakan bahwa bila pengusaha pinjol tidak dapat memenuhi ketentuan ekuitas minimum sampai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, maka OJK akan mengenakan sanksi administratif hingga pemberhentian operasi.
Tris menegaskan, pencabutan izin usaha merupakan sanksi tahap akhir. Ia berusaha menenangkan nasabah, pasalnya, OJK juga mempertimbangkan kepentingan konsumen agar tidak timbul kerugian, termasuk kehilangan dana yang masih tersisa di pinjol tersebut.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Waduh, Orang Indonesia Ternyata Makin Banyak Tak Bayar Pinjol
(mkh/mkh)
OJK Ultimatum 26 Pinjol P2P Lending Kurang Modal - CNBC Indonesia
Read More
No comments:
Post a Comment