Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati terus berupaya mengurangi porsi asing dalam kepemilikan surat utang Indonesia. Hal ini bagus bagi ketahanan Indonesia di masa depan dalam menghadapi gonjang-ganjing pasar keuangan.
"Itu memang strategi pemerintah bagaimana mengurangi ketergantungan kita dalam bentuk mata uang asing," ungkap Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Luky Alfirman dalam konferensi pers, Senin (13/12/2021)
Data DJPPR menunjukkan porsi kepemilikan asing pada surat berharga negara (SBN) turun secara gradual. Hingga awal Desember 2021, porsi asing berada di bawah 20%. Porsi asing diambil oleh perbankan dalam negeri yang alami kenaikan menjadi 25,91% per 9 Desember 2021.
Selain perbankan, ada Bank Indonesia (BI) serta asuransi dan dana pensiun yang juga menambah porsi pada kepemilikan surat utang. "Sebelum pandemi kepemilikan asing 40% dan sempat 41%, dan per hari ini hanya di bawah 20%," ujarnya.
Dengan penurunan porsi asing, artinya pemerintah tidak lagi khawatir apabila ada gejolak di pasar keuangan global. Biasanya ketika ada gejolak entah dari belahan dunia mana, Indonesia selalu terkena imbasnya. Modal mengalir ke luar dan membuat nilai tukar rupiah melemah.
"Jadi kalau kita dolar makin sedikit, kita mengurangi exposure kita dari risiko mata uang. Ke depan kami ingin menurunkan curency risk," jelas Luky.
Risiko mata uang menjadi salah satu indikator penentu bagi yield SBN. Kini posisi yield SBN berada di sekitar 6%. Masih terbilang sangat tinggi bila dibandingkan dengan yield US Treasury, sementara inflasi di Indonesia sangat rendah. Penurunan yield artinya bunga utang yang dikenakan ke pemerintah juga lebih rendah.
"Makanya kita mau domestik mendukung SBN kita," pungkasnya.
[Gambas:Video CNBC]
(mij/mij)
Pelan-pelan! Sri Mulyani Singkirkan Asing dari Surat Utang RI - CNBC Indonesia
Read More
No comments:
Post a Comment