Peter Gontha Ungkit Sewa Pesawat Garuda Kemahalan, Kementerian BUMN: Beliau Ikut Tanda Tangan - Kompas.com - Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Peter Gontha mengungkit biaya sewa pesawat yang dilakukan perusahaan pelat merah tersebut terlalu mahal. 

Peter Gontha pun telah melaporkan hal tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Melalui akun Instagram miliknya, Peter Gontha menyebut harga sewa pesawat Garuda kelewat mahal. Dia mencontohkan sewa Boeing 777 yang harga pasarannya 750.000 dollar AS per bulan malah disewa Garuda dengan taruf 1,4 juta dollar AS. 

Menanggapi masalah yang diungkit Peter Gontha, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan bahwa mantan Komisaris Garuda itu juga ikut meneken kontrak sewa pesawat. 

Baca juga: Andai Bangkrut, Posisi Garuda Digantikan Pelita Air Milik Pertamina

Menurut Arya, Peter Gontha juga ikut menandatangani beberapa proyek penyewaan pesawat ke perusahaan lessor meskipun ada juga yang tidak ditandatangani.

"Tapi beliau ikut semua tanda tangan penyewaan pesawat, jadi kalau bisa dorong saja supaya bisa diperiksa komisaris, direksi yang pada saat itu memang bertugas di sana supaya terang benderang," ujar Arya dilansir dari Antara, Senin (1/11/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menuturkan, pihak Kementerian BUMN tak keberatan, bahkan mendukung apabila Peter Gontha melaporkan kasus mahalnya sewa pesawat Garuda Indonesia ke KPK dan Kemenkumham. 

"Kami support apa yang dilakukan Peter Gontha, termasuk Peter Gontha-nya sekalian bisa menjelaskan," jelas Arya.

Baca juga: Daftar 11 Maskapai Penerbangan RI yang Bangkrut, Garuda Menyusul?

Dengan laporan Peter Gontha, ia berharap aparat penegak hukum bisa mendalami adanya indikasi korupsi kongkalikong antara manajemen Garuda dengan pihak lessor. 

"Kami sangat mendukung kalau benar Peter Gontha sudah memberikan data mengenai penyewaan pesawat ke KPK," kata Arya.

"Kita dorong supaya mantan komisaris atau mantan direksi pada saat itu diperiksa saja untuk mengecek bagaimana dulu sampai penyewaan pesawat tersebut bisa terjadi," kata Arya lagi.

Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa permasalahan keuangan perusahaan penerbangan Garuda Indonesia merupakan kasus ugal-ugalan, terutama terkait penyewaan pesawat.

Setelah lepas dari jabatan sebagai komisaris Garuda Indonesia, Peter perlahan membeberkan berbagai masalah yang terjadi di perusahaan penerbangan pelat merah itu kepada publik.

Baca juga: Profil Pelita Air, Maskapai Pengganti Andai Garuda Ditutup

Peter mengaku sudah melaporkan persoalan yang melanda maskapai Garuda kepada sejumlah lembaga mulai dari Dirjen Kemenkumham hingga Ketua KPK.

Terancam bangkrut

Ibarat pepatah 'mati segan, hidup pun tak mau', PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kini berada di jurang kebangkrutan. Nasib BUMN maskapai ini sudah benar-benar di ujung tanduk.  

Kementerian BUMN menyebut, bobroknya kondisi Garuda saat ini terjadi karena kesalahan tata kelola dan manajemen terdahulu. Perusahaan dulu terlalu mudah meneken perjanjian kontrak sewa pesawat dengan sejumlah perusahaan lessor.

Seperti diketahui, keuangan emiten berkode GIAA ini tengah berdarah-darah. Garuda masih terlilit hutang menggunung hingga Rp 70 triliun. Belum lagi, perusahaan terus mencatat rekor kerugian dalam laporan keuangannya. 

Baca juga: Garuda Dikabarkan Bakal Pailit, Manajemen Buka Suara

Masalah lainnya, maskapai flag carrier ini silih berganti menghadapi gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari para krediturnya yang bisa berujung kepailitan.

Belum lagi, bisnis penerbangan masih dihantui ketidakpastian selama pandemi Covid-19, membuat kinerja keuangan Garuda Indonesia diperkirakan sulit bertahan. 

Kementerian BUMN sendiri sudah menyatakan secara terbuka bahwa pemerintah tengah menyiapkan maskapai pengganti apabila Garuda Indonesia tak bisa diselamatkan alias terpaksa ditutup.

"Kalau mentok ya kita tutup (Garuda), tidak mungkin kita berikan penyertaan modal negara karena nilai utangnya terlalu besar,’" kata Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo dikutip dari Antara.

Baca juga: Kenapa PNS Selalu Naik Garuda saat Perjalanan Dinas?

Menurut Tiko, panggilannya, progres negosiasi dan restrukturisasi utang Garuda Indonesia dilakukan dengan seluruh lender, lessor pesawat, hingga pemegang sukuk global, melibatkan tiga konsultan yang ditunjuk Kementerian Negara BUMN.

Meskipun demikian, negosiasi dengan kreditur dan lessor masih alot dan membutuhkan waktu yang panjang. Salah satu alasannya, pesawat yang digunakan Garuda Indonesia dimiliki puluhan lessor.

Tiko juga menilai opsi penutupan Garuda Indonesia tetap terbuka meski berstatus sebagai maskapai flag carrier.

Alasannya, saat ini sudah lazim sebuah negara tidak memiliki maskapai yang melayani penerbangan internasional.

Dia pun beralasan meskipun Garuda Indonesia bisa diselamatkan, nyaris mustahil Garuda Indonesia bisa melayani lagi penerbangan jarak jauh, misalnya ke Eropa.

Oleh karena itu, untuk melayani penerbangan internasional, maskapai asing akan digandeng sebagai partner maskapai domestik.

Baca juga: Karyawan Tuding Dirut Garuda Liburan Keluarga ke New York Gunakan Fasilitas Perusahaan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Adblock test (Why?)

Peter Gontha Ungkit Sewa Pesawat Garuda Kemahalan, Kementerian BUMN: Beliau Ikut Tanda Tangan - Kompas.com - Kompas.com
Read More