Jakarta, CNBC Indonesia - Akhir pekan lalu, para menteri keuangan negara G7 sepakat untuk memberlakukan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan tarif minimal 15%. Meski judulnya PPh Badan, tetapi kebijakan ini sepertinya lebih menyasar para raksasa teknologi.
"Menteri keuangan negara-negara G7 telah mencapai kesepakatan historis untuk mereformasi sistem perpajakan global agar bisa mengikuti perkembangan dunia era digital," kata Rishi Sunak, Menteri Keuangan Inggris, dalam jumpa pers usai pertemuan G7 di London, seperti dikutip dari Reuters.
"Ini adalah kesepakatan yang signifikan dan akan mengakhiri praktik race to bottom (pengenaan tarif pajak serendah-rendahnya) dalam aspek perpajakan global," tambah Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen.
"Ini adalah kabar buruk buat para tax haven ('surga' pajak) di seluruh dunia," tegas Olaf Scholz, Menteri Keuangan Jerman.
Pada era di mana internet 'mendikte' kehidupan manusia, perusahaan teknologi adalah 'raja'. Mereka mendapatkan keuntungan luar biasa karena miliaran warga dunia bergantung kepada mereka untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari berbelanja, mencari hiburan, sampai membantu tugas sekolah atau kantor.
Apalagi pada masa pandemi virus corona (Coronavirus Disease-2019/Covid-19). Peranan perusahaan teknologi menjadi lebih vital karena segala sesuatu harus dilakukan #dirumahaja. Bekerja dan belajar dari rumah. Ini membuat pendapatan perusahaan teknologi membumbung tinggi kala sektor usaha lain 'berdarah-darah'.
Misalnya Google. Pada 2020, total pendapatan Alphabet (induk usaha Google) tercatat US$ 182,53 miliar, naik 12,77% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kemudian Facebook. Tahun lalu, perusahaan besutan Mark Zuckerberg itu meraup total pendapatan US$ 85,96 miliar, melesat 21,6% dari 2019.
Halaman Selanjutnya --> Google Cs Alihkan Keuntungan ke Tax Haven
Tech Seculas Apa Google, Facebook Cs Sampai Bakal Kena Pajak 15%? - CNBC Indonesia
Read More
No comments:
Post a Comment