Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 dan 2025 mengalami peningkatan dibandingkan 2023. Pertumbuhan akan ditopang oleh perbaikan konsumsi masyarakat yang menguat meskipun pertumbuhan ekonomi global masih belum cukup baik.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan tantangan datang dari perekonomian global yang masih dibayangi gejolak geopolitik dan perang dagang. Dampaknya, prospek ekonomi global bisa meredup pada 2024.
Fragmentasi geopolitik-ekonomi meningkat dengan berlangsungnya perang Rusia di Ukraina yang menyebabkan terbatasnya pasokan serta tetap tingginya harga energi dan pangan global. Demikian pula, berlanjutnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berdampak pada penurunan tidak hanya ekspor-impor kedua negara tersebut tetapi juga volume perdagangan dunia. Ketegangan Israel dan Palestina akhir-akhir ini menambah ketegangan geopolitik di Kawasan Timur Tengah dan juga dunia
"Dunia masih terus bergejolak perang Rusia-Ukraina, Perang Dagang AS dan Tiongkok dan kini konflik Israel-Palestina," papar Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Rabu (29/11/2023).
Oleh karena itu, proses pemulihan ekonomi global melambat, disertai dengan berlanjutnya tekanan inflasi karena harga energi dan pangan dunia, serta keketatan pasar tenaga kerja di sejumlah negara maju.
Perlambatan dan divergensi pertumbuhan. Ekonomi global diperkirakan tumbuh 2,8% pada 2024, sebelum meningkat ke level 3% pada 2025.
Perlambatan ekonomi dunia juga disebabkan oleh pengetatan moneter yang harus ditempuh bank-bank sentral untuk menurunkan inflasi, dengan kenaikan suku bunga yang sangat tinggi di negara maju, khususnya AS.
Sedangkan untuk Indonesia sendiri, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi domestik cukup tinggi mencapai 4,7% - 5,5%. Pertumbuhan ini diyakini akan terus meningkat hingga 4,8% - 5,6% pada 2025. Selanjutnya di 2028, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,3%.
Jika melihat proyeksi BI maka ekonomi Indonesia tidak akan tumbuh 7% hingga 2025. Sebagai catatan, Indonesia sudah akan dipimpin oleh presiden baru pada Oktober 2024. Artinya, merujuk ramalan BI, hingga satu tahun masa pemerintahan presiden baru maka ekonomi Indonesia maksimal tumbuh 6%..
Berlanjutnya perbaikan ekonomi pada 2024 terutama didorong oleh permintaan domestik, konsumsi dan investasi serta sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan Pemilu, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bank Indonesia juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan, dengan terus meningkatkan stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, dengan sinergitas kebijakan fiskal Pemerintah yang semakin erat.
 Foto: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023-2025 (% yoy)Sumber: Bank Indonesia, BPS |
Di sisi permintaan domestik, konsumsi swasta tetap tumbuh kuat, termasuk konsumsi generasi muda, seiring dengan peningkatan konsumsi di sektor jasa, keyakinan konsumen yang masih tinggi, terjaganya daya beli seiring dengan inflasi yang rendah, dan stimulus kebijakan fiskal termasuk pemberian subsidi dan berbagai program bantuan sosial.
BI memproyeksi ekonomi Indonesia dapat tumbuh didorong oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat dari 4,5-5,3% di 2023 menjadi 4,7-5,5% di 2024. Sedangkan di 2025 menjadi 4,6-5,4%.
Pertumbuhan investasi juga tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi nonbangunan. Sementara di sisi eksternal, pertumbuhan riil ekspor barang menurun seiring pelemahan permintaan dari negara mitra dagang utama, terutama Tiongkok, dan penurunan harga komoditas, sedangkan ekspor jasa tetap tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara.
Investasi juga meningkat cukup signifikan di 2024 dalam rentang 5,1-5,9% dari 3,7-4,5% di tahun 2023. Selain itu, impor pun diproyeksikan menjadi -1 hingga -0,2% di tahun 2024 dan menjadi positif 7,1-7,9% di tahun 2025.
Purchasing Managers Index (PMI) yang tetap berada pada zona ekspansi mengonfirmasi berlanjutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Untuk periode Oktober 2023, PMI manufaktur Indonesia ada di angka 51,5. Indeks PMI terjun ke level terendah sejak Mei 2023 atau terendah dalam lima bulan terakhir.
Meski melandai, PMI manufaktur Indonesia sudah berada dalam fase ekspansif selama 26 bulan terakhir. PMI menggunakan angka 50 sebagai titik mula. Jika di atas 50, maka artinya dunia usaha sedang dalam fase ekspansi. Sementara di bawah itu artinya kontraksi.
Kredit Perbankan Masih Melambat
BI memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2024 sebesar 10-12% dan meningkat ke 11-13% pada 2025. Pertumbuhan lebih besar dibandingkan pada tahun ini yang diproyeksikan 9-11%.
Optimisme pertumbuhan ekonomi ini hadir di tengah pertumbuhan kredit yang relatif stagnan belakangan ini.
Kredit perbankan pada Oktober 2023 tumbuh 8,99% (year on year/yoy) atau naik tipis dibandingkan September 2023 yang tercatat 8,96%. Hal ini didukung oleh appetite bank yang masih longgar dan mulai meningkatnya permintaan pembiayaan sejalan dengan kinerja korporasi yang masih tumbuh baik.
Kredit perbankan bahkan dalam tren penurunan sejak akhir tahun dari 11,35% per Desember 2022 menjadi di kisaran 9%.
Biasanya DPK akan melambat sejalan dengan kenaikan kredit perbankan atau karena belanja masyarakat yang terus naik. Namun, tahun ini DPK dan kredit justru berjalan sama-sama melambat. Pertumbuhan konsumsi masyarakat juga melambat 5,06% (yoy) pada kuartal III-2023 dibandingkan 5,22% (yoy) pada kuartal II-2023.
Secara sektoral, pertumbuhan kredit tertinggi terutama terjadi pada sektor-sektor tersier, yang saat ini juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti sektor jasa dunia usaha, perdagangan, dan jasa sosial.
Pembiayaan syariah juga terus meningkat mencapai 14,68% (yoy) pada Oktober 2023. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit mencapai 8,36% (yoy), antara lain didukung oleh penyaluran KUR yang semakin meningkat.
Sedangkan secara rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tetap terjaga tinggi, yaitu 26,36% pada Oktober 2023.
 Foto: Perkembangan Likuiditas PerbankanSumber: Bank Indonesia |
Kendati pertumbuhan kredit relatif stagnan, namun BI meyakini pertumbuhan kredit 2023 di kisaran 9-11% dan meningkat menjadi 10-12% pada 2024, serta 11-13% pada 2025.
Perkiraan terus membaiknya pertumbuhan kredit ke depan juga konsisten dengan akan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi domestik ke depan yang berdampak pada naiknya kebutuhan pembiayaan baik dari korporasi maupun rumah tangga, termasuk dari golongan generasi muda yang semakin besar perannya dalam perekonomian.
Untuk semakin mendorong kredit perbankan, BI meningkatkan besaran dan cakupan insentif likuiditas kepada perbankan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
Inovasi pelonggaran kebijakan makroprudensial terus ditempuh Bank Indonesia sejak pertama kali diterapkan Maret 2022 untuk semakin mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan yang berdaya dukung pada pertumbuhan yang berkelanjutan.
Dalam kaitan ini, Bank Indonesia semakin memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) baik dari aspek cakupan sektor maupun besaran insentif dengan mempertimbangkan terjadinya pergeseran jenis kredit yang berdampak besar pada perekonomian.
Lima prinsip yang dilakukan untuk penguatan kebijakan KLM yakni:
1.Memberikan daya ungkit tinggi terhadap perekonomian nasional
2.Mendukung pemulihan sektor yang mengalami luka memar (scarring effect) dari dampak pandemi Covid-19
3.Mendukung pembiayaan inklusif dan hijau
4.Terarah (targeted) kepada sektor atau komoditas tertentu
5.Selaras serta tersinergi dengan kebijakan Pemerintah
BI juga terus melanjutkan berbagai instrumen kebijakan makroprudensial longgar yang ditempuh sebelumnya. Pertama, kebijakan rasio pembiayaan (Loan to Value/Financing to Value, LTV/FTV) 100% untuk semua jenis properti (termasuk perumahan rakyat) dan pelonggaran ketentuan uang muka 0% untuk penyaluran kredit/pembiayaan kendaraan bermotor yang semula berakhir pada 31 Desember 2023 diperpanjang hingga 31 Desember 2024.
Kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) sebesar 84-94% dan rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0% juga tetap dipertahankan longgar untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan.
Selain itu, implementasi kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) untuk mendukung ekonomi-keuangan inklusif, khususnya UMKM, maupun kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) juga dilanjutkan guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan suku bunga dan makroprudensial.
Arah kebijakan makroprudensial longgar pada 2024 hingga pertengahan 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK).
Pelonggaran kebijakan makroprudensial ditempuh dengan tiga instrumen pokok berikut. Pertama, peningkatan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan pelonggaran seluruh instrumen kebijakan makroprudensial lainnya untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan.
Kedua, pelonggaran likuiditas dengan penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk mendorong kredit/pembiayaan dan terjaganya SSK dari dampak rambatan global.
Ketiga, penguatan surveilans sistemik atas penyaluran kredit/ pembiayaan dan ketahanan perbankan untuk turut menjaga SSK. Koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK juga terus diperkuat untuk peningkatan kredit/ pembiayaan ke sektor prioritas, penguatan ketahanan SSK dari dampak global, serta melanjutkan reformasi sektor keuangan sebagai tindak lanjut dari amanat UU P2SK.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(rev/rev)[Gambas:Video CNBC]
Capres Baca! Tak Ada Peluang Ekonomi RI Meroket 7% - CNBC Indonesia
Read More
No comments:
Post a Comment