Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tidak akan terlalu mencampuri urusan pelepasan hak partisipasi atau Participating Interest (PI) Shell ke Pertamina sebesar 35% di Blok Masela. Pasalnya, hal tersebut merupakan urusan bisnis antar keduanya.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menegaskan akan mengedepankan business-to-business (B to B) dalam proses pelepasan hak partisipasi di Blok Masela. Namun, ia berharap proses pelepasan PI dapat terlaksana di akhir bulan ini.
"Pemerintah mengedepankan B2B karena ini akan baik. Baik bagi Shell dan baik bagi yang akan masuk dan baik bagi Pemerintah itu dikedepankan pertama. Makanya sebaiknya diselesaikan secara B2B, kalau cepat Juni ini best scenario," kata Tutuka dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Selasa (6/6/2023).
Hal tersebut juga berlaku mengenai harga yang ditawarkan oleh Shell kepada Pertamina, menurut Tutuka dalam hal ini posisi pemerintah tidak akan ikut campur terlalu jauh. Hanya saja, pemerintah ingin memastikan bahwa proyek ini dapat segera berjalan.
"Angkanya juga diserahkan B2B detailnya pasti ada itu antar perusahaan. Tinggal hitungan bulan Juni ini gak lama dan itu lebih pasti," kata dia.
Sebenarnya, Pertamina bisa saja mendapatkan Blok Masela tanpa mengeluarkan uang sekalipun melalui sebuah penugasan yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, apabila dalam waktu lima tahun sejak rencana pengembangan (Plan of Development/ PoD) ditandatangani pada 2019 lalu dan kegiatan di Blok Masela tak menunjukkan hasil, maka negara berhak mengambil kembali hak pengelolaan Blok Masela.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto menyarankan agar Shell dapat segera menyetujui harga yang ditawarkan calon penggantinya untuk akuisisi 35% PI Blok Masela. Pasalnya, apabila proses negosiasi berbelit-belit pemerintah dapat menterminasikan kontrak kerja sama di blok jumbo tersebut.
Selain Pertamina, saat ini juga terdapat perusahaan asal Malaysia yakni Petronas yang tertarik menggantikan Shell di Blok Masela. Petronas juga memiliki kepastian pembeli gas serta teknologi berupa fasilitas Floating liquefied natural gas (FLNG).
"Kalau nanti emang Shell gak adil ke Petronas, terminasi. Kalau terminasi Shell gak dapat apa-apa. Shell dalam hal ini harus cepat ambil keputusan," kata Djoko dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Selasa (30/5/2023).
Djoko menilai Shell akan menanggung rugi apabila pemerintah melakukan terminasi kontrak kerja sama di Blok Masela. Pasalnya, ketika opsi terminasi dilakukan, pemerintah bisa mengambil alih pengelolaan Blok Masela tanpa mengeluarkan uang ganti rugi.
"Nanti kalau pemerintah terminasi ini blok terserah pemerintah mau 100 persen dikasih Pertamina atau dilelang atau dikasih Inpex dan Pertamina dikerjasamakan dengan Inpex nah BUMD secara regulasi dapat 10% harus lakukan ini," kata Djoko.
Djoko pun sempat mengungkapkan berlarut-larutnya negosiasi Shell dan Pertamina ini diduga karena Shell memasang harga tinggi kepada Pertamina. Dikabarkan, Shell membanderol hingga US$ 1,4 miliar atau Rp 20,95 triliun untuk melepas 35% hak partisipasinya di Blok Masela ini.
Blok Masela ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan ditargetkan bisa menghasilkan gas "jumbo" sebesar 1.600 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau setara 9,5 juta ton LNG per tahun (mtpa) dan gas pipa 150 MMSCFD, serta 35.000 barel minyak per hari.
Proyek ini dikatakan "raksasa" karena diperkirakan akan menelan biaya hingga US$ 19,8 miliar. Pengelola blok ini baik Inpex dan mitranya nantinya akan membangun Kilang Gas Alam Cair (LNG) di darat yang mulanya ditargetkan sudah bisa beroperasi pada 2027. Terbaru, operasional proyek ini diperkirakan mundur menjadi 2029.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Pertamina Ungkap Calon Partner buat Beli Saham Shell, Siapa?
(wia)
Mau Cabut, Shell Jual Saham ke Pertamina, Terminasi Batal? - CNBC Indonesia
Read More
No comments:
Post a Comment